Jakarta Tetapkan Lima Kecamatan sebagai Proyek Percontohan Zona Antikorupsi
Five Subdistricts in Jakarta Launched Pilot Project as Anti-corruption Zone
Reporter : Roni Said
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Lima kecamatan di Jakarta Selatan dijadikan proyek percontohan atau pilot project zona anti korupsi. Hal ini ditandai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang memadai dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Kelima kecamatan yang dijadikan proyek percontohan zona anti korupsi itu adalah, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggrahan dan Cilandak. Persiapan mewujudkan rencana tersebut saat ini hampir 70 persen.
"Kami sedang siapkan SDM, standar operasional serta sarana dan prasarana yang mendukung agar saat diterapkan sudah bisa langsung berjalan. Persiapan sudah mencapai 70 persen," kata Syamsuddin Noor, Walikota Jakarta Selatan, Sabtu (8/11).
Syamsuddin menjelaskan, dengan ditetapkannya lima kecamatan tersebut menjadi proyek percontohan zona anti korupsi, diharapkan tidak ada lagi kecurangan, bahkan korupsi dalam pelayanan yang diberikan oleh petugas di PTSP. Sebab seluruh yang terlibat dalam pelayanan akan terus dipantau serta diberikan pembinaan.
"Agar pelayanan publik nantinya tidak ada pungutan dan tidak ada kecurangan. Sebab bukan hanya petugas saja yang meminta, terkadang warga yang minta pelayanan pun menggoda petugas," ujar Syamsuddin.
Syamsuddin menambahkan, petugas Irbanko dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) akan aktif melakukan pengawasan pelayanan di PTSP.
Jakarta (B2B) - Around five sub-districts in South Jakarta are used as an pilot project for anti-corruption zone. It is marked by improving the quality of human resources as well as adequate facility and infrastructure in the One-Stop Integrated Services (PTSP) at the level of sub-district and urban village.
Those five sub-districts are Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggrahan and Cilandak. Its preparation is almost reaching 70 percent.
"We're preparing the human resources, operational standard as well as facility and infrastructure. Thus, the pilot project could be run when it was applied. Our preparation has reached 70 percent," South Jakarta Mayor, Syamsuddin Noor said here on Saturday (11/8).
Noor hopes there will no cheating, illegal levy, corruption, etc in the PTSP service. This is because, those who are involved in it will be monitored and given guidance.
"We apply anti-corruption pilot project to anticipate cheating and illegal levy. This is very susceptible to officers and citizens," he said.
He added that officers of city assistant inspectorate and Development Finance Comptroller (BPKP) will actively monitor public service in each PTSP office.
