Jakarta (B2B) - Dokumen tentang dugaan korupsi di 11 proyek pemerintah yang disampaikan oleh terpidana mantan anggota DPR, M Nazaruddin ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lengkap.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, dugaan korupsi yang disampaikan oleh Nazaruddin memerlukan informasi lebih lanjut untuk mendukung alat bukti.

Bambang mengatakan, Nazaruddin diperiksa Tim Penyidik KPK sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang saham PT Garuda Indonesia, dan bukan untuk kasus lain.

"Kalau dia menjelaskan yang lain, maka tidak sesuai dengan maksud pemeriksaan," ujarnya.

Mantan bendahara Partai Demokrat, yang menjalani tujuh tahun hukuman penjara karena korupsi dalam pembangunan rumah atlet untuk SEA Games terakhir di Palembang, mengatakan semua fraksi utama di DPR telah menerima suap.

Laporan Nazaruddin tentang 11 kasus korupsi, termasuk proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), pesawat Merpati MA-60 dana proyek-proyek pembangunan gedung institusi pemerintah, menurut Bambang, harus diikuti informasi yang lebih lengkap.

Dia bilang dia tahu banyak skandal korupsi yang melibatkan sedikitnya 11 proyek pemerintah senilai Rp6 triliun dari mana ia dan mantan anggota rekan DPR telah menerima suap.

Proyek-proyek tersebut termasuk pembelian pesawat penumpang buatan China MA-60, pengadaan KTP elektronik, proyek konstruksi Mahkamah Konstitusi (MK) dan gedung kantor Perpajakan dan pengadaan Simulator SIM Korlantas Polri.

Nazaruddin menyebutkan sejumlah anggota parlemen telah menerima suap seperti Setya Novanto, Olly Dondokambey dan Anas Urbaningrum yang sudah menjadi tersangka.

Dia mengatakan laporan yang disampaikan kepada KPK cukup didukung dengan bukti.

"Saya telah membahas semua dengan pengacara saya dan saya telah menyerahkan semua fakta dan bukti, saya akan memberikan dukungan penuh untuk KPK."