Legislator Usulkan KUA Kemenag di Seluruh Indonesia Dilibatkan untuk Deradikalisasi
Religious Affairs Offices Across Indonesia Should be Involved in Deradicalization Program, MP Says
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Kementerian Agama RI (Kemenag) perlu dilibatkan dalam program deradikalisasi di Indonesia, karena didukung jaringan dan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Kemenag memiliki jaringan dan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga merupakan salah satu lembaga negara yang efektif dalam mendukung program deradikalisasi," kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat di Jakarta pada Ahad (17/1).
Dia menambahkan, jaringan dan aparat di Kemenag dapat mendukung pemantauan dan pembinaan aktivitas kelompok-kelompok masyarakat yang dinilai menyimpang.
Menurutnya, jaringan dan kantor yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Indonesia sehingga KUA dapat meningkatkan pelayanannya dari sekadar mengurus pernikahan dan perceraian saja.
"Hampir seluruh kecamatan memiliki KUA. Ada PNS yang bekerja di sana dengan tugas membina dan memfasilitasi umat dalam menjalankan agama. Sayang sekali kalau jaringan seperti ini tidak dimanfaatkan," kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini lagi.
Jakarta (B2B) - Indonesian member of parliament (MP) Saleh Partaonan Daulay as the chairman of commission VIII urged the Religious Affairs Ministry should be involved in the de-radicalization program in the country.
"The Religious Affairs Ministry is one of the state institutions that is effective in promoting de-radicalization movement in the society because it has networks and offices across Indonesia,” Mr Daulay said through the text message here on Sunday (1/17).
He added that networks and apparatus of the ministry cam be used to monitor and educate the people who are deemed deviant.
According to him, those of religious affairs offices called the KUA in all sub-districts, need to be involved in the de-radicalization program so those offices do not only deal with matters related to marriage and divorce.
"Almost all the sub-districts have religious affairs offices. Civil servants who work in those offices must also be tasked to educate and facilitate the people in performing their religious rituals. It is unfortunate if this network is not used,” Mr Daulay said.
