Jakarta (B2B) - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Komisaris Utama PT Bali Pacific Pragama ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan  di Provinsi Banten pada 2011 -  2013.

"Setelah melakukan penyelidikan secara mendalam terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana Alat Kesehatan provinsi Banten 2011-2013, penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (7/1).

Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undnag-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

"Sprindik ini ditetapkan sejak 6 Januari," ujar Johan.

Dugaan modus yang dilakukan Atut dan Wawan adalah melakukan penggelembungan dana, dan keduanya memerintahkan pemenangan tender perusahaan yang diduga juga ada penerimaan komisi.

"Ratu Atut diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai gubernur dan mengakibatkan kerugian negara serta menguntungkan diri sendiri dan korporasi, tapi mengenai total anggaran dan dugaan kerugian masih ditanyakan ke penyidik," kata Johan.

"Kasus ini masih dikembangkan, kalau ditemukan dua alat bukti yang cukup maka tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang terlibat dari hasil pengembangan penyidik," ujarnya.

Atut kini menjadi tersangka dalam dua kasus di KPK, yaitu dugaan korupsi pengadaan alkes Banten dan dugaan suap kepada Akil Mochtar saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Lebak.