Jakarta (B2B) - Pelaksana tugas (Plt) dan pelaksana harian (Plh) dari gubernur/bupati/walikota yang menjalani masa cuti untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) di seluruh Indonesia tidak memiliki wewenang strategis sesuai UU Administrasi Pemerintahan No 30/2014 yang mengatur batasan wewenang bagi Plt dan Plh.

Kepala Hubungan Media pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Herman mengatakan pembatasan wewenang Plt dan Plh kepala daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk mencegah penyalahgunaan dan konflik kepentingan.

"Setiap pejabat yang ditunjuk sebagai Plt dan Plh seharusnya menjalankan mandatnya sesuai dengan batas wewenang yang diberikan," kata Herman melalui pernyataan tertulis pada Rabu (26/10).

Dia menambahkan bahwa kriteria penunjukan sebagai Plt dan Plh tertuang dalam Pasal 14 Ayat (1) bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila ditugaskan oleh badan/pejabat pemerintahan di atasnya, dan merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Ayat (2) pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas Plh yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan Plt yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

"Terkait batasan kewenangan, pada Ayat (4) dijelaskan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat, tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran."

Herman menambahkan pada penjelasan ayat (7) ditentukan bahwa yang dimaksud dengan keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar; seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

"Yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai," katanya.

Dia menegaskan bahwa BKN telah menyampaikan surat edaran (SE) kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah terkait kewenangan Plt dan Plh disertai dengan berlakunya UU30/2014.

SE Kepala BKN itu dengan Nomor K.26-30/V.20- 3/99 tanggal 5 Februari 2016 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.