Revisi UU Pilkada, Presiden Joko Widodo Tolak Usulan DPR
Indonesian President Rejects to Revise Regional Election Law
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Presiden RI Joko Widodo dipastikan menolak usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pillkada).
Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi menolak revisi UU Pilkada karena belum pernah digunakan.
"Kemarin, Presiden sudah menyatakan bahwa usulan revisi RUU Pilkada ditolak, jadi menggunakan UU yang sudah ada," kata Menko Polhukam.
Pimpinan DPR pada Senin menemui Presiden Jokowi untuk melobi rencana revisi UU Pilkada. Menteri Tedjo menyatakan bahwa Presiden sudah menolak usulan tersebut.
DPR berniat melakukan revisi UU Pilkada untuk mengakomodir dua partai politik yang tengah dilanda konflik internal, Golkar dan PPP dapat berpartisipasi dalam Pilkada. Menurut Tedjo, pemerintah tidak lagi fokus pada revisi UU Pilkada, melainkan pada pencairan anggaran.
Jakarta (B2B) - The Indonesian President Joko Widodo reported to reject House of Representatives' (DPR) proposal to revise Regional Elections Law.
Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Tedjo Edhy Purdijatno has confirmed that President Widodo was rejected because the law had not been in use yet.
"Yesterday, the president already said that that proposal was rejected, so the existing law will be used," Mr Purdjiatno said here on Tuesday.
Indonesian House Speaker on Monday met with President Widodo to persuade him to revise the regional elections law. Minister Tedjo said Widodo already told the House about the rejection.
The House sought to revise the law so that two conflict-torn parties, the Golkar Party and the United Development Party (PPP), could participate in regional elections.
