Angie Hartanya Dirampas Merujuk Aturan PBB dalam UNCAC 2003
Angie Treasure Deprived Referring UN Rules in UNCAC 2003
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Heru S Winarno
Translator : Parulian Manalu
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Perampasan harta koruptor sebagaimana yang dituntutkan terhadap terdakwa kasus suap pembahasan anggaran Angelina Sondakh merujuk pada kesepakatan United Nations Conference Against Corruption 2003 (UNCAC).
"UNCAC menyebutkan bahwa pelaku tindak kejahatan korupsi itu harus ada penyitaan atau perampasan (atas harta) yang didapatkan dalam kaitan dengan korupsi itu," kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP di kantornya di Jakarta, Kamis (20/12).
Johan Budi menambahkan, kesepakatan UNCAC 2003 tersebut sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 yang juga dijadikan rujukan oleh KPK untuk penggunaan pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Pasal 18 merujuk pada anjuran UNCAC 2003, ketentuan PBB melawan korupsi, yang sudah diratifikasi dalam UU No 7/2006, mengatur tentang penyitaan hasil kejahatan," ujar Johan.
Johan mengatakan penggunaan pasal 18 dalam tuntutan terhadap terdakwa kasus suap pembahasan anggaran, Angelina Sondakh, berdasarkan pertimbangan bahwa uang yang diduga diterima terdakwa merupakan jatah anggaran pembangunan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Karena kami anggap bahwa yang diduga dia terima adalah bagian yang seharusnya untuk pembangunan di Kemdikbud, sehingga KPK menggunakan Pasal 18," ujar dia.
Johan menyebutkan bahwa pasal 18 UU 31/1999 juga beberapa kali dikenakan kepada sejumlah tersangka kasus korupsi.
Oleh karena itu, lanjut Johan, komisinya menyerahkan sepenuhnya penilaian tepat tidaknya penggunaan pasal 18 UU 31/1999 dalam kasus Angie terhadap majelis hakim.
"Kami serahkan pada hakim apakah penggunaan pasal 18 itu tepat atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang sudah disampaikan KPK kepada majelis hakim," kata Johan.
Angelina Sondakh, terdakwa dalam kasus suap pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dituntut dengan hukuman penjara selama 12 tahun.
Jakarta (B2B) - Confiscation of property corruption as bribery case against the accused budget discussions Angelina Sondakh referring to the agreement the United Nations Conference Against Corruption 2003 (UNCAC).
"UNCAC states that perpetrators of crimes of corruption that must be seizure or confiscation (the treasure) is obtained in terms of corruption," said a spokesman for the Corruption Eradication Commission (KPK) Johan Budi SP at his office in Jakarta, Thursday (20/12) .
Johan Budi added that the agreement has been ratified UNCAC 2003 through Act No. 7 of 2006 which was also used as a reference by the Commission for the use of Article 18 of Law No. 31/1999 on the Eradication of Corruption.
"Article 18 refers to the suggestion UNCAC, 2003, the provisions of the United Nations against corruption, which has been ratified by Law No. 7/2006, regulating the foreclosure proceeds of crime," said Johan.
Johan said the use of article 18 of the charges against the accused bribery budget discussions, Angelina Sondakh, based on the consideration that the money allegedly received a share of the development budget defendant in the Ministry of Education and Culture.
"Because we think that he allegedly received part is supposed to Kemdikbud development, so that the Commission use Article 18," he said.
Johan said that Article 18 of Law 31/1999 also several times subjected to a number of suspected cases of corruption.
Therefore, continued Johan, the commission handed over full assessment of the appropriateness of the use of Article 18 of Law 31/1999 in the case against the judges Angie.
"We leave it to the judge whether the use of Article 18 was appropriate or not based on the evidence that has been presented to the Commission judges," said Johan.
Angelina Sondakh, the defendant in the bribery case budget discussions at the Ministry of Youth and Sports and the Ministry of Education and Culture is charged with imprisonment for 12 years.
