UNHCR Diminta Pemprov DKI Data Pengungsi di Jakarta

Jakarta Provincial Govt Asks UNHCR to Record Evacuees in Indonesia Capital

Reporter : Roni Said
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


UNHCR Diminta Pemprov DKI Data Pengungsi di Jakarta
Pengungsi Rohingya (Foto: MailOnline)

Jakarta (B2B) - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah pengungsi, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia diminta oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperhatikan dan mendata keberadaan para pengungsi, khususnya dari Rohingnya yang berada di Jakarta.

Sebelumnya diberitakan, dua pengungsi Rohingnya ditemukan anggota Satpol PP sedang berkeliaran di jalan protokol  di ibu kota. Selain itu, diantara mereka juga ada yang bersurat, meminta perhatian ke Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

"Hal itu semestinya menjadi masalah pemerintah pusat. Peranan Pemprov DKI terhadap para pengungsi di Jakarta, tetap menjaga kehidupan mereka. Namun untuk menjaga keamanan kami akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait," Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Ratiyono di Jakarta pada Senin (8/31).

Perwakilan UNHCR Indonesia, Jefri menyampaikan permohonan maaf atas keberadaan pengungsi yang berkeliaran di Jakarta. Saat ini ada sekitar 36 pengungsi Rohingnya di Jakarta, sebagian berada di community houses di empat wilayah DKI, salah satunya di Tebet, Jakarta Selatan.

"Mereka sudah memiliki kartu UNHCR sebagai pengungsi, kami sudah menyampaikan kepada mereka untuk mematuhi peraturan yang ada di Jakarta," katanya.

Jakarta (B2B) - The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Indonesia asked by Jakarta Provincial Government to watch and record the evacuee existence, especially from Rohingya who roaming around in the city.

As known, a couple times ago, there were two  evacuees found by municipal police, locally known as the polisi pamong praja or Satpol PP, was roaming around in the city. Besides that, one of them also sent a letter asking for Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama's attention.

"It's actually the central government's business. The provincial government only keeps maintaining the evacuees' life. But for the safety, will keep coordinating with the related institute," Ratiyono as the senior official in City Hall on Monday (8/31).

UNHCR Indonesia representative Jefri conveyed his apology about the matter, currently there are about 36 evacuees in Jakarta. Part of them are in community houses which are spread in four areas, including Tebet of South Jakarta.

"They are already have UNHCR card as evacuee, we've also already told them to obey rules in Jakarta," he said.