PULUHAN JUTA warga Indonesia mengikuti pemungutan suara pada Rabu pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pertama di Indonesia, sebagai langkah terobosan untuk memperkuat penerapan demokrasi setelah berakhirnya pemerintahan otoriter.

Sekitar 100 juta pemilih yang berhak memilih 269 gubernur, bupati dan walikota, dengan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih pemimpin dari hampir separuh pemerintah daerah dari negara demokrasi ketiga terbesar di dunia.

Pemilihan langsung kepala daerah mulai diterapkan satu dekade lalu, dengan menerapkan aturan otonomi daerah sebagai langkah desentralisasi hasil dari reformasi untuk menerapkan demokrasi yang berlangsung setelah diktator Soeharto lengser pada 1998.

Presiden Joko Widodo naik ke tampuk kekuasaan berkat sistem demokrasi, mengawali karier politiknya sebagai walikota. Jajak pendapat pemimpin lokal dihapuskan tahun lalu hasil dari pemungutan suara di parlemen yang digagas oleh oleh para lawan politik Jokowi di parlemen, namun larangan tersebut gagal diterapkan lantaran beberapa bulan dikecam oleh publik.

Namun Pilkada serentak pada saat bersamaan tidak pernah dilakukan sebelumnya diadakan, bagaimanapun, Pilkada serentak yang terjadi di sebagian pemerintahan daerah berlangsung lancar dan aman.

Dengan memegang penilaian secara bersamaan, petugas pemilihan berharap untuk membuat sistem lebih efisien dan menghemat uang, dan berencana untuk akhirnya harus jajak pendapat lokal di seluruh negeri pada waktu yang sama.

Philips Vermonte, pengamat politik dari Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), mengatakan pemungutan suara itu "sangat signifikan", karena menandai kemajuan dalam reformasi demokrasi di Indonesia.

"Apa yang telah terjadi dalam 15 tahun terakhir sejak kami mulai proses demokrasi, bahwa kita harus mereformasi sistem politik di Indonesia," katanya, seperti dilansir MailOnline.

Para pengamat mengatakan Pilkada serentak terfokus pada isu-isu lokal. Namun Vermonte mengatakan ketika Pilkada dilakukan serentak secara simultan di seluruh Indonesia di masa-masa mendatang, rakyat mungkin mulai memperlakukan hal tersebut lebih dari referendum tentang bagaimana partai politik mampu melaksanakannya, seperti sistem pemilihan di AS dahulu.

Pilkada serentak merupakan pekerjaan besar di Nusantara, ketika para calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada berjuang keras untuk memikat hati rakyat di negara yang membentang lebih dari tiga zona waktu Sumatera di barat, ke pegunungan Papua di timur.

Kecurangan adalah menjadi momok utama pelaksanaan Pilkada karena merebaknya praktik korupsi di Indonesia Indonesia, begitu pula faktor keamanan, dengan sekitar 200.000 polisi dan personel militer dikerahkan untuk mengamankan Pilkada serentak.