Jakarta (B2B) - Program 'Pilkada Berintegritas 2015' diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang jujur, adil dan transparan atau bebas dari money politics.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja, program ini menjadi penting dan mendesak karena penyelenggaraan Pilkada rentan dengan politik uang.

"KPK berupaya membantu menghadirkan penyelenggaraan pilkada yang bersih dan jujur melalui Program Pilkada Berintegritas," kata Adnan di Jakarta pada Senin (31/8).

"Program ini diharapkan dapat menghadirkan kepala daerah yang jujur, amanah dan mampu membawa kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia."

Menurutnya, KPK akan mengadakan serangkaian kegitan sosialisasi di sembilan provinisi dan dua kabupaten atau kota antara lain Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kota Surabaya dan Kabupaten Bandung.

Kegiatan sosialisasi akan menyentuh seluruh elemen, baik penyelenggara, pengawas maupun pemilih antara lain, Pembentukan Calon Kepala Daerah Berintegritas, Sosialisasi Publik Pilkada Berintegrits serta Sosialisasi Partai Politik Berintegritas.

KPK akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Bandan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah setempat, tokoh dan organisasi masyarakat setempat.

Data KPK menyebutkan ada 62 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

"Karenanya, masyarakat harus memilih dengan integritas agar terpilih juga orang yang berintegritas sebagai pemimpin," kata Adnan.