Jakarta (B2B) - Kementerian BUMN menunjuk PT Bahana Securities dan PT Danareksa Sekuritas untuk membuat kajian atas rencana penyatuan bisnis gas PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara.

"Bahana dan Danareksa akan melakukan kajian menentukan opsi yang terbaik dan profesional atas rencana aksi korporasi antara Pertamina dan PGN," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.

Menurut Dahlan, untuk melaksanakan akuisisi tersebut terdapat dua ide, yaitu dilakukan dalam dua tahap, dan satu tahap saja.

"Kalau dua tahap, tahap pertama PGN membeli PT Pertagas (anak usaha Pertamina di bidang gas), kemudian tahap kedua, PGN dibeli PT Pertamina," ujarnya.

Sementara jika menempuh opsi kedua (satu tahap), maka Pertamina bisa langsung membeli PGN. Atau dengan kata lain tidak perlu dua tahap, dan lebih maksimal," tegas Dahlan.

Mantan Dirut PT PLN ini melanjutkan, seandainya dilakukan dalam satu tahap, di mana Pertamina membeli PGN, dipastikan PGN tidak akan hilang.

"PGN tetap eksis sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia. Karena PGN punya otonomi khusus karena perjanjiannya ada saham Merah Putih di PGN," ujarnya.

Meski begitu, belum memastikan kapan Bahana dan Danareksa menyelesaikan kajian akuisisi yang dimaksud, karena kompleksitas pekerjaan yang dihadapi.

"Kami minta jangan terlalu lama. Penyelesaiannya sangat mendesak karena ini salah satu upaya pemerintah menuju Indonesia modern, di mana rumah tangga di desa dan perkotaan tidak lagi tergantung elpiji yang pelaksanaannya semrawut," ujar Dahlan.

Sebelumnya, rencana aksi korporasi ini mengemuka karena tarik menarik antara kedua perusahaan yang bersaing untuk saling mengakuisisi.

Bahkan pada Minggu (12/1) sejumlah media nasional memberitakan risalah rapat yang dihadiri Menteri BUMN dan pejabat Kementerian BUMN serta jajaran Direksi dan Komisaris Pertamina, bahwa Pemerintah menyetujui opsi PT Pertamina (Persero) mengakuisisi PT PGN Tbk dan meminta secepatnya dibuat analisa dan kajian atas aksi korporasi tersebut.

Namun Dahlan membantah keputusan tersebut, karena risalah yang bocor ke media masa tersebut hanya satu opsi dari tiga opsi yang sudah disiapkan.