Surabaya, Jatim (B2B) - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa keputusan Pemerintah RI menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) dari 1% menjadi 0,5% sebagai hasil aspirasi dari para pelaku UMKM yang ditemuinya saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, dan kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban biaya para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis dari usaha kecil ke menengah dan meningkat menjadi pengusaha besar.

Presiden Jokowi mengatakan penurunan pajak dilakukan setelah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP)  No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, pelaku UMKM dikenai PPh final sebesar 1%. 

"Saya minta agar dihitung berapa penurunannya.  Setelah dihitung-hitung akhirnya diturunkan menjadi 0,5%. Aturannya sudah ada, revisi dari PP 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Sudah saya tandatangani," kata Presiden Jokowi di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (22/6).

Jokowi menegaskan tujuan penurunan pajak UMKM adalah untuk meringankan biaya agar pelaku usaha UMKM tumbuh. Pelaku usaha mikro meloncat jadi usaha kecil,  usaha kecil naik jadi usaha menengah dan usaha menengah naik jadi usaha besar.  

Presiden juga mengingatkan para pelaku UMKM untuk mengikuti perubahan global yang terjadi sangat cepat. Dunia saat ini mengalami revolusi industri 4.0. 

"Saya titip pesan kepada UMKM menyesuaikan, jangan tergantung dengan penjualan langsung. Sekarang jualan online, gunakan Facebook, Instagram, video di Youtube karena memang dunia sudah berubah.  Jangan hanya menunggu di toko kita,  orang lain sudah jualan di internet," kata Presiden. 

Presiden mengatakan dunia usaha harus memahami, mengantisipasi dan mengikuti perkembangan cara-cara berusaha yang terjadi saat ini.  Jika perubahan tidak dilakukan pasti akan tertinggal.