TNI Bisa Dikerahkan Atasi Konflik KPK-Polri, kata Endriartono Sutarto
Indonesian Military Can Resolve Anti-graft Body an Police Conflict
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Mantan panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto menyatakan bahwa TNI dapat dikerahkan untuk mengatasi konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, saat ini.
"(Pengerahan TNI) asal memang instruksi presiden maka itu yang harus dilakukan, tapi tidak tanpa keputusan presiden," kata Endriartono di gedung KPK Jakarta, Kamis (12/2).
Endriartono bertemu dengan pimpinan KPK untuk membicarakan mengenai ancaman serius yang dialamatkan kepada penyidik dan struktural KPK serta keluarga mereka. "Dalam aturan memang tidak dibenarkan (pengerahan), tapi kalau presiden memerintahkan maka itu harus dilakukan dan saya percaya ini situasi belum mengharuskan turunnya TNI," tambah Endri.
Mantan penasihat tim pembela KPK tersebut menyatakan bahwa ancaman tersebut dapat mengancam keselamtan seluruh warga negara. Ia meminta agar Presiden Joko Widodo memberikan keputusan cepat dalam menyelesaikan masalah KPK-Polri tersebut.
Tapi, ia mengakui bahwa konflik KPK-Polri kali ini lebih berat dibanding konflik sebelumnya kedua institusi tersebut. Presiden menjadi pihak satu-satunya yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut.
Advertisement
"Kalau presiden mengambil keputusan dan tidak menunggu sampai berlarut-larut dan situasi semakin buruk, masyarakat semakin kehilangan keyakinan bahwa ini akan selesai, dan kedua institusi tidak bisa bekerja secara maksimal," tegas Endriartono.
Jakarta (B2B) - Former commander of the Indonesian Military, known as the TNI, Endriartono Sutarto suggested that the military can be assigned the task of resolving the conflict between the Corruption Eradication Commission (KPK) and National Police (Polri).
"If the President instructs the TNI commander to deploy its personnel for the job, it should be done; but never without a presidential decree," Endriartono Sutarto said here on Thursday.
Endriartono met with KPKs leadership to discuss threats received by its investigators, employees as well as their families.
"In the regulation, the deployment of TNI is not justified. But, if the President orders the TNI commander to deploy personnel, it should be done. I believe the conflict between KPK and police does not require TNIs intervention," Endriartono explained.
He affirmed that serious threats may endanger all citizens.
"Threats can endanger everyone. I still have faith that law enforcement officials will not issue threats," he noted.
He has requested President Joko Widodo to solve the KPK-police conflict.
"We hope the President will immediately make a decision that will solve the KPK-police conflict," he added.
However, he acknowledged that the current conflict between KPK and police is larger than their previous conflict.
"I see the situation is more complex now. The conflict between KPK and police must be settled properly and without violating the rule of law," he emphasized.
The President has the sole authority to resolve the issue.
