Jakarta (B2B) - Pemerintah mengharapkan partisipasi pemilih untuk memberikan suara dalam pemilihan legislatif yang akan berlangsung pada 9 April mendatang dapat mencapai 75% atau lebih melalui berbagai upaya sosialisasi.

"Diharapkan dalam sisa waktu yang ada dapat meningkat menjadi 75 persen," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto usai sidang kabinet paripurna dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Djoko mengatakan sejak Pemilu 1999, 2004 dan 2009 ada kecenderungan penurunan partisipasi pemilih, sehingga pemerintah dan juga lembaga penyelenggara pemilihan umum terus melakukan berbagai upaya sosialisasi.

"Ada waktu 1,5 bulan paling tidak bisa meningkatkan partisipasi pemilih," ucapnya.

Ia menambahkan dalam pemilu legislatif pada 9 April 2014 dan pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 nanti diharapkan bisa berlangsung secara lancar, aman, tertib, jujur dan adil.

"Agar tidak terjadi konflik dan kekerasan di masyarakat, maka tidak hanya aparat keamanan saja yang bekerja, namun juga penyelenggara pemilu dan peserta pemilu (ikut menjaga-red). Apabila ada gugatan atau protes mengenai proses pemungutan suara pemilu legislatif dan pemilihan presiden disalurkan melalui saluran hukum yang berlaku," katanya.

Pemerintah juga mengharapkan masyarakat dapat menentukan pilihan pada calon wakil rakyat dan juga pemimpin yang memiliki kualitas dan kapasitas untuk melanjutkan proses pembangunan ke depan.

Untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu, kata Djoko, pemerintah siap untuk membantu Komisi Pemilihan Umum dalam distribusi logistik dengan menggunakan armada TNI dan Kepolisian.

Mengenai pengamanan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden, Menko Polhukam menyatakan tanggung jawab pengamanan ada ditangan pihak Kepolisian, sementara TNI sifatnya membantu kepolisian.

"Aparat TNI hanya membantu Polri bukan berdiri sendiri, sifatnya penambahan personel bila diperlukan penanganan khusus," tuturnya.