Pemilu Ditunda, Presiden Jokowi Dorong KPU Ajukan Banding Putusan PN Jakpus
President Jokowi Encourages KPU to Appeal the Central Jakarta District Court´s Decision
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Novita Cahyadi
Bandung, Jabar [B2B] - Presiden RI Joko Widodo [Jokowi] menekankan komitmen pemerintah untuk terus mengawal tahapan pemilu agar berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden menanggapi pertanyaan mengenai putusan Pengadilan Negeri [PN] Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu.
“Saya sudah sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin [6/3].
Presiden menilai putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Presiden secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah mendukung Komisi Pemilihan Umum [KPU] untuk mengajukan banding.
“Tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” tandasnya.
Sebelumnya, PN Jakarta Pusat mengeluarkan putusan pada Kamis [2/3] untuk menunda pemilu berdasarkan tindak lanjut atas gugatan Partai Prima kepada KPU pada 8 Desember 2022.
Bandung of West Java [B2B] - President Joko Widodo [Jokowi] emphasized the government's commitment to continue to oversee the election stages so that they run well. This was conveyed by the President in response to a question regarding the decision of the Central Jakarta District Court [PN] regarding the postponement of the General Election.
"I have conveyed back and forth the government's commitment to this election stage going well, the preparation of the budget has also been well prepared," the President said in his statement to the media crew at the Al-Ittifaq Islamic Boarding School, Bandung Regency, West Java, Monday [6/ 3].
The President considered that the decision raised pros and cons in society. The President explicitly stated that the government supports the General Elections Commission [KPU] in submitting an appeal.
"We hope the stages of the election will continue and indeed it is a controversy that raises pros and cons, but also the government supports the KPU to appeal," he said.
Previously, the Central Jakarta District Court issued a decision on Thursday [2/3] to postpone the elections based on the follow-up to the Prima Party's lawsuit against the KPU on December 8, 2022.
