38 MANTAN koruptor yang telah menjalani hukuman penjara karena korupsi kembali ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat, meski ditentang banyak pihak dan kini menjadi sorotan media asing.

Para mantan narapidana koruptor itu termasuk di antara lebih dari 8.000 orang yang bersaing untuk meraih kursi di DPR dan DPRD tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan 186 juta pemilih terdaftar yang memenuhi syarat untuk memberikan suara pada Pemilu 17 April 2019.

Kampanye Pemilu dimulai hari ini, Minggu (23/9).

Kantor berita internasional AFP menyebut Indonesia sebagai negara yang tengah memerangi korupsi di semua lapisan masyarakat dan parlemen secara umum dipandang sebagai lembaga terkorup.

Kendati begitu, Mahkamah Agung pekan lalu memutuskan bahwa 38 orang yang sebelumnya dihukum karena korupsi dapat kembali mencalonkan diri sebagai Caleg, meskipun memiliki catatan kriminal.

Keputusan MA dibuat setelah KPU mencoba untuk membendung langkah para koruptor itu mencalonkan diri kembali sebagai Caleg.

"Kami sebenarnya menentang ini, tetapi karena Mahkamah Agung memberi mereka lampu hijau untuk tetap mencalonkan diri, tidak ada yang bisa kami lakukan," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman kepada AFP, Jumat.

Pemilih harus mengetahui rincian catatan kriminal Caleg sehingga mereka dapat membuat keputusan sebelum menentukan pilihan suara, kata Titi Anggraini, direktur eksekutif kelompok pro-demokrasi Perludem.

"Komisi pemilu harus transparan - unggah riwayat kehidupan kandidat di situs web mereka sehingga semua orang tahu. Tapi sejauh ini mereka belum melakukan ini," katanya.

Pada Juli, Tommy Suharto, putra bungsu dari mantan Presiden Soeharto, mengatakan bahwa dia berencana untuk mencalonkan diri untuk duduk di parlemen, meskipun telah dihukum pada 2002 karena memerintahkan pembunuhan seorang hakim Mahkamah Agung yang menghukumnya karena korupsi.

Dan mantan pembicara parlemen Setya Novanto dipenjara tahun ini karena terlibat korupsi KTP elektronik seperti dikutip AFP yang dilansir MailOnline.