Kodam Jaya Kerahkan 7 Ribu Anggota TNI Amankan Pemilu 2014
7,000 Indonesian Soldiers of Jakarta Regional Military Secure 2014 General Election
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - TNI menyiapkan 7 ribu anggota dari Kodam Jaya untuk membantu pengamanan Jakarta bersama pihak kepolisian dalam Pemilu 2014.
"Prajurit kita dorong untuk netral. Kami juga akan kerahkan 7.000 pasukan untuk membantu pengamanan pemilu," ujar Kolonel Inf Ari Subekti, Asisten Teritorial (Aster) Kasdam Jaya di Makodam Jaya, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (5/3).
Menurutnya, konsep penanganan operasi di lapangan dibagi dalam 3 hal. Yakni atas permintaan kepolisian, pengamanan wilayah dan siaga secara rutin. Ke-7.000 pasukan ini akan disebar ke seluruh wilayah. Namun, yang diterjunkan ke setiap wilayah hanya 500 anggota, sisanya siaga di komando masing-masing sambil menunggu bawah kendali operasi (BKO).
Sementara, Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno mengatakan, sejauh ini sudah ditetapkan zona-zona kampanye. Beberapa titik yang dilarang untuk digelar kampanye di antaranya adalah di kompleks TNI dan gedung-gedung milik pemerintah. Pihaknya juga mengimbau agar fasilitas negara tak digunakan untuk kegiatan kampanye para caleg.
Jakarta (B2B) - 7,000 Indonesian soldiers of Jakarta Regional Military personnel will be deploy to assist safeguarding the capital city during the 2014 general election is held in upcoming April.
“We encourage our soldiers to be neutral. We’ll also deploy 7,000 men to help securing the election,” stated Kodam Jaya Territorial Assistant, Col. Inf. Ari Subekti, at Kodam Jaya Headquarter, Cililitan Urban Village, Kramatjati Sub-District, East Jakarta, Wednesday (3/5).
According to Subekti, the concept of field operation handling is divided into three things, namely based on police’s request, area safeguarding, and routine alert. Later, those 7,000 personnel will be spread to all areas, with 500 men in each area and the rest standby in each command while waiting for the under operational control (BKO).
Meanwhile, Jakarta General Election Commission (KPU) Chairman, Sumarno, said that so far his party has determined campaign zones. There are also several zones where campaign is not allowed, such as in TNI complexes and government’s buildings. In addition, legislative candidates running for the election are urged not to use state’s facilities.
