Mahfud MD Ajak Rakyat Hentikan Politik Oligarki untuk Selamatkan Indonesia
Indonesian People Called to End Political Oligarchy
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Cirebon (B2B) - Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengajak rakyat Indonesia untuk mengakhiri politik oligarki, yang mengakibatkan terjadinya dominasi di pemerintahan dan tidak baik untuk demokrasi.
"Politik oligarkhi yang terjadi di pemerintahan harus dihentikan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, di Cirebon, Selasa.
Politik oligarkhi, kata guru besar hukum tata negara itu, melahirkan siklus buruk dalam berpolitik. "Dari oligarkhi ini lahir transaksi, transaksi melahirkan oligarki," kata dia.
Politik oligarkhi sistem politik yang membuat proses pengambilan keputusan-keputusan penting dikuasai elit penguasa partai politik.
Itulah yang menjelaskan mengapa jabatan pimpinan parpol jadi rebutan banyak pihak, bahkan dengan konsekuensi mengeluarkan modal sangat besar.
"Hampir tak ada partai politik yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat," kata dia.
Menurut dia, jabatan-jabatan di partai politik saat ini banyak tersandera politik uang. Calon legislatif harus memiliki dukungan dana dari "pemodal"-nya dan jika nanti terpilih, kepentingan "pemodal" harus diwujudkan, berujung pada korupsi.
Mahfud minta kesadaran masyarakat tidak memilih pemimpin yang tersandera politik oligarkhi ataupun politik transaksional. "Ini harus dihentikan, ini tantangan kita semua untuk memperbaiki politik bangsa," katanya.
Politik oligarkhi seperti itu menyebabkan aspek pembangunan hukum berjalan timpang, baik dari substansi hukum (perundangan) maupun struktur hukum (aparat penegak hukum).
Kondisi hukum di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Pengadilan yang harusnya tempat masyarakat mencari keadilan, malah dicederai tindakan korup para penegak hukum.
Hal ini terlihat dari mantan Ketua MK, Akil Mochtar, yang ditangkap karena suap Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Lebak, Banten, beberapa waktu lalu.
"Itu baru terjadi di Indonesia, di negara lain nggak ada, itu akibat produk oligarkhi politik," katanya.
Cirebon (B2B) - Former constitutional court chief justice Mahfud MD has called on the people to put an end to political oligarchy, which has so far dominated governance and is not good for a democracy.
"Oligarchy begets transactions and transactions beget oligarchy," he noted at Cirebon, Selasa (18/2).
He explained that political oligarchy is a political system under which important decisions are taken only by a group of political party leaders.
For this reason, he claimed that the position of a party leader has always been hotly pursued by many people, and many of them have even resorted to bribing in order to achieve it.
Mahfud added that almost no political party in the country has managed to truly represent the aspirations of the people so far.
He emphasized that several political parties have been held hostage by money politics, and therefore, in order to be able to win posts, legislative candidates need financial backing from certain quarters. Later, when they get elected, these politicians resort to corruption in order to return the money they had received from the quarters.
In view of that, Mahfud called on the people to not vote for leaders who have been held hostage by political oligarchy or political transactions in the upcoming general elections.
"This has to be stopped and this is a challenge for all of us for improving national politics," he added.
Indonesia will hold general elections on April 9, this year, to elect the district, city, provincial, and national legislative members, and later, a president to replace the current President Susilo Bambang Yudhoyono, who will end his second term this year.
Mahfud remarked that political oligarchy has crippled development in the field of law in terms of legal substance (legislation) and legal structure (law enforcement apparatus).
He claimed that currently, the law enforcement in the country is a matter of grave concern as the court, which is supposed to be the institution where people can expect justice, has been marred by corruption committed by the law enforcers themselves. In this context, he cited the example of the recent arrest of former constitutional court chief justice Akil Mochtar on graft charges linked to the election disputes.
"This has only happened in Indonesia. It has never happened abroad. This has happened because of political oligarchy," he stated.
