Jakarta (B2B) - Komisi Pemilihan Umum didesak untuk segera menyusun peraturan yang mewajibkan kepada setiap calon anggota legislatif dan senator maupun calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum 2014 untuk melaporkan kekayaannya kepada KPU, khususnya simpanan uang di bank.

Desakan tersebut dikemukakan oleh Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin di Jakarta, Jumat (13/12) sesuai ketentuan undang-undang bahwa sebelum memangku jabatan sebagai penyelenggara negara.

"Laporan itu harus diumumkan kepada publik, sekurang-kurangnya di website KPU, dan diserahkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meneliti, memeriksa, klarifikasi, pemantauan, dan pencegahan praktik korupsi," kata Said Salahuddin.

Desakan Sigma, katanya lagi, didasari pada ketentuan perundang-undangan yang menyatakan sebelum memangku jabatan sebagai penyelenggara negara, mereka berkewajiban untuk bersedia diperiksa, melaporkan, dan mengumumkan harta kekayaannya. Ketentuan ini secara tegas diatur pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau UU Anti KKN.

Kedua, rakyat berhak memperoleh informasi tentang kekayaan dari para calon anggota legislatif dan senator maupun calon presiden dan calon wakil presiden.

"Jaminan atas hak masyarakat itu diatur pada Pasal 28F UUD 1945 dan dipertegas dalam UU Anti KKN juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Said.

Ketiga, adanya fakta yang menunjukan terjadinya peningkatan tren transaksi yang mencurigakan dari para politisi, sebagaimana temuan PPATK.