Jakarta (B2B) - Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang dianut Indonesia adalah sistem yang keliru. Lembaga legislatif yang membuat undang-undang (UU) Pemilu juga harus dipertanyakan kredibilitasnya.

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan sistem Presidensil di Indonesia adalah sistem politik yang salah. Pasalnya, pada sistem Presidensil seharusnya tahapan Pemilu Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif harus lebih dulu diselenggarakan sebelum Pemilu Legislatif (DPR).

"Sistem seperti itu lah yang dibolak-balik dan cuma ada di Indonesia. Sistem di Indonesia ini sebagai anomali dari sistem presidensil," kata Syamsuddin Haris dalam diskusi di Bakoel Kafe, Cikini, Jakarta, Rabu (6/3).

Sesungguhnya di Indonesia, katanya lagi, menerapkan sistem Parlementer, karena Pemilu Legislatif diselenggarakan lebih dulu baru kemudian memilih pemegang kekuasaan eksekutif, perdana menteri atau presiden, yang dipilih oleh legislatif.

Dia juga menyoroti terlampau banyak penyelenggaraan pemilihan umum mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

"Kalau mau menerapkannya serentak, itu tidak akan memakan biaya," ungkap Syamsuddin.