PERSETERUAN antara penegak hukum Indonesia dan komisi antirasuah terkait pencalonan Kepala Polri (Kapolri) meningkat menjadi krisis terhadap untuk Joko Widodo, yang menjadi ujian berat bagi Presiden RI untuk menjalankan pemerintahan bebas korupsi.

Media asing MailOnline melansir hampir 100 hari memimpin sebagai Presiden RI, Joko Widodo memicu kontroversi sejak bulan lalu ketika ia menominasikan Budi Gunawan, yang dikabarkan dengan elit politik dan diduga memiliki rekening bank tidak wajar, sebagai kandidat tunggal Kapolri.

Situasinya berkembang bagai bola salju beberapa hari kemudian ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka penerima suap, memaksa Jokowi untuk menunda - tetapi tidak membatalkan - pengangkatannya sebagai Kapolri.

Dijuluki polisi korup - yang pernah bentrok dengan lembaga paling populer di Indonesia yakni - membalas dengan menangkap wakil ketua KPK atas tuduhan sumpah palsu beberapa tahun lalu, memicu kemarahan publik.

Wakil ketua KPK memilih mengundurkan diri, dan Polri kini mengancam untuk menuntut seluruh pimpinan KPK, sebuah langkah yang dicermati bertujuan melumpuhkan KPK.

Pengunjuk rasa pendukung KPK hampir setiap hari berunjuk rasa di depan kantor KPK mendesak Presiden Jokowi, yang berasal dari latar belakang yang sederhana dan pemimpin pertama Indonesia dari luar elit politik dan militer, untuk campur tangan.

Namun sejauh ini Presiden bertindak hati-hati terhadap skandal yang menjadi ujian sesungguhnya atas kepemimpinannya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara RI.

"Jika Jokowi bertindak salah dalam kasus KPK ini, citranya menjalankan pemerintahan yang bersih terganggu, rakyat sebagai pendukung utama pemerintahannya akan meninggalkan dia," kata Yohanes Sulaiman, pakar politik dari Universitas Pertahanan Indonesia, kepada AFP yang dilansir MailOnline.

Tekanan Politik
Joko Widodo, dikenal sebagai Jokowi, mendapat tekanan hebat untuk mengeluarkan keputusan politik terhadap kandidat Kapolri Budi Gunawan, dan kini dia tersudutkan.

Memaksakan keputusan untuk melantik tersangka korupsi kriminal menjadi Kapolri akan menghancurkan kepercayaan publik, tapi Jokowi bakal ditinggalkan koalisi parpol pendukungnya apabila ia menolak melantik Budi Gunawan.

Parlemen, yang mendukung kandidat Kapolri, mendukung penuh Budi Gunawan, dan banyak pihak - termasuk dari koalisi pendukung Jokowi - segera melantiknya sebagai Kapolri.

Budi Gunawan pernah menjadi menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri ketika menjabat Presiden RI kelima, yang juga Ketua Umum PDIP pengusung utama Jokowi menjadi presiden, dan banyak pihak menduga Megawati sosok penting yang terus mendorong pelantikan Budi Gunawan.

Jokowi berusaha mengulur waktu embeli waktu sebagai cara keluar dari krisis politik. Ia meminta tim penasihat untuk merekomendasikan suatu tindakan, dan mereka mengatakan dia tidak perlu melantik Budi Gunawan.

Dari gelagat politiknya, tampaknya Jokowi akan menolak pelantikan Budi Gunawan dalam beberapa hari mendatang, Jokowi akan menghadapi tuduhan pemimpin peragu seperti pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono, yang sering dikritik karena lamban dan ragu-ragu mengambil keputusan politik.

Mantan wakil ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, salah anggota Tim Sembilan yang membantu presiden, membela Jokowi dengan mengatakan dia lebih tegas daripada pendahulunya.

"Saya kira ada kemauan yang kuat untuk memecahkan masalah ini secepat mungkin," katanya, seraya menambahkan bahwa ia tidak berpikir Jokowi akan tetap melantik Budi Gunawan.

Pejuang Antikorupsi Dibidik
Di sisi lain, para aktivis antikorupsi khawatir krisis politik ini menempatkan KPK dalam bahaya yang lebih besar. Jika polisi meningkatkan tuduhan terhadap komisioner KPK sebagai tersangka, sesuai undang-undang maka akan terjadi kekosongan di pimpinan KPK karena semua menjadi tersangka.

Sementara krisis yang berlangsung saat ini mengancam kepemimpinan Jokowi, juga memicu kontroversi lebih luas tentang bagaimana mengatasi konflik yang melibatkan pimpinan Polri dan pimpinan KPK sejak beberapa tahun terakhir.

KPK menjadi musuh para koruptor di Indonesia sejak didirikan pada 2002 untuk memperbaiki catatan buruk di Indonesia terhadap pemberantasan korupsi. Aksi penyuapan merajalela terhadap negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, yang menduduki peringkat korupsi ke-107 dari 175 negara berdasarkan indeks korupsi terbaru yang diumumkan Transparency International.

Peringkat nomor satu berarti negara paling korup.

KPK berhasil membongkar praktik korupsi oleh pejabat tinggi di Indonesia yang mengarahkan keyakinan pada sejumlah pejabat penting seperti mantan ketua mahkamah konstitusi (MK), yang dipenjara seumur hidup karena suap tahun lalu.

Beberapa pihak mengimbau Jokowi untuk memberikan kekebalan kepada komisioner KPK dari penuntutan selama menjabat pimpinan KPK.

"Saya perkirakan konflik ini menjadi pertempuran panjang, perseteruan yang sulit dihentikan," kata Hardjapamekas.