Relawan Pro Jokowi Ingatkan Presiden Sedang Dibenturkan dengan Rakyat

President Widodo Being Made to Confront Indonesian People

Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Relawan Pro Jokowi Ingatkan Presiden Sedang Dibenturkan dengan Rakyat
Presiden RI Joko Widodo berdialog dengan petani di Jawa Tengah (Foto: setkab.go.id)

Jakarta (B2B) - Ketua relawan Pro Jokowi (Projo) Nasional, Budi Arie Setiadi mengatakan kondisi politik saat ini memperlihatkan Presiden Joko Widodo sedang dibenturkan dengan rakyat.

"Presiden koalisinya dengan rakyatnya, bukan dengan Koalisi Indonesia Hebat ataupun Koalisi Merah Putih," ujar Budi Arie Setiadi ketika dalam sesi diskusi politik di Jakarta, Sabtu.

Dia mengemukakan presiden akan tetap kuat jika tetap di jalur pro rakyat. Budi mengatakan tidak mudah bagi pemimpin untuk memutuskan masalah apabila selalu ditekan oleh oknum-oknum penyelenggara negara yang imbasnya bisa merugikan rakyat.

"Seperti kasus pelantikan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, banyak politisi yang menyuruh presiden segera melantik, namun tidak didengarkan, berarti beliau masih punya banyak pertimbangan," kata Budi.

Dia mengingatkan presiden agar memilih anggota kabinet yang loyal dan sama dalam visi misi sehingga tidak ada agenda yang merugikan nama baik Jokowi.

Budi berharap, semua kabinet mendukung kinerja dan kebijakan dari Presiden Joko Widodo, bukan malah mencari celah-celah kesalahan untuk menunggu jatuhnya nama baik presiden.

"Jika semua kabinetnya kompak, maka segala program-program dan kebijakan saya rasa akan bisa berjalan dengan baik, tanpa adanya pro-kontra yang terlalu dipersulit," ujarnya.

Menurut Budi, ada pihak-pihak yang telah mengagendakan kepentingan-kepentingan golongan dan akibatnya mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada Jokowi.

Pada saat ini, ia yakin presiden masih dalam jalur yang benar, yaitu tetap mendukung kebijakan yang menguntungkan rakyat.

Jakarta (B2B) - The Indonesian President Joko Widodo is currently being put directly in confrontation with the people, a pro-Jokowi leader said.

"The ongoing conflict between the Corruption Eradication Commission (KPK) and the National Police (Polri) has put President Joko Widodo in a situation where he has to choose whether he is pro or against the people," national chief of a group of presidents supporters, Budi Arie Setiadi, said at a discussion here on Saturday.

He added that certain quarters had created an agenda in their own interests, which is why the conflict was no longer a political issue but one related to the leaderships policy that would have a direct impact on the publics confidence.
Jokowi, as the president is also known, is still on the right track and will adopt a policy that will benefit the people.

"The president must not be separated from peoples issues, as Jokowi is, indeed, their choice," Setiadi remarked.

He further noted that if the president remained pro-people, he would remain strong because his coalition is actually a peoples coalition.

"The president is coalescing with the people and not with the Great Indonesia or Red-White coalitions," Setiadi pointed out.

It is not easy for a leader to settle a problem when he is continuously being pressured by individuals in the state administration itself, with its impact having the potential to hurt the public.

Referring to the case involving Commissioner General Budi Gunawan, Setiadi stated that many politicians had asked the president to inaugurate him as the national police chief immediately, (despite the fact that he had been named as a suspect in an alleged case of corruption). However, their calls have not been heard by him, so far, which indicates that Jokowi still has a lot of factors to take into account.

Moreover, the president should have chosen cabinet members who are loyal and whose vision and mission are the same as his to prevent any hidden agenda that would only hurt his reputation, he observed.

Setiadi hoped that all cabinet members would support President Jokowis policies and performance, and would not find faults with him that would hurt his reputation.

"If all cabinet members are credible, all programs and policies will certainly be able to be implemented smoothly," he affirmed.