Hasto Kristiyanto Datangi KPK Klarifikasi Tudingan pada Abraham Samad
Indonesian Rulling Party Politician Clarifies His Allegation about Abraham Samad
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.JPG)
Jakarta (B2B) - Hasto Kristiyanto, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan bukti-bukti mengenai dugaan Ketua KPK Abraham Samad bertemu dengan para petinggi PDI-P dan partai Nasdem.
"Saya datang memenuhi undangan KPK, ini undangannya jadi ini bukan surat panggilan. Ini adalah undangan untuk melakukan klarifikasi atas pernyataan yang saya berikan ketika saya diundang oleh Komisi III DPR RI pada 4 Februari lalu," kata Hasto saat tiba di gedung KPK Jakarta.
Hasto pada Rabu (4/2) melakukan audiensi dengan Komisi III. Menurut Hasto, dirinya memenuhi undangan Komisi III dalam menjalankan fungsi pengawasan atas dasar beberapa hal penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPK.
"Tentu saja saya datang karena ini merupakan langkah terobosoan bagi KPK. saya akan berikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya ini dan percayalah saya akan berikan klarifikasi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnya dengan disertai bukti-bukti," ungkap Hasato.
Hasto yakin bukti yang ia bawa akan mendorong KPK membuat Komite Etik.
"Menurut saya, yang saya bawa itu telah memenuhi suatu persyaratan untuk dibentuk Komite Etik," tambah Hasto yang akan bertemu dengan Pengawas Internal KPK.
Ia menilai bahwa tindakannya tersebut adalah upaya untuk memperkuat KPK.
"Saya datang bukan untuk memperlemah KPK. Saya justru untuk memperkuat KPK itu sendiri dalam tugas yang maha berat melakukan pemberantasan korupsi. Ada pihak yang diduga melakukan pelanggaran kode etik yaitu dari salah unsur pimpinan KPK," ungkap Hasto.
Namun Hasto tidak menunjukkan bukti-bukti yang ia bawa tersebut.
Sebelumnya pada 22 Januari 2015 Hasto membuat konferensi pers yang menyatakan bahwa Abraham Samad melakukan beberapa pertemuan dengan para petinggi partai PDIP dan Nasional Demokrat (Nasdem), termasuk pertemuan di apartemen The Capital Residence Sudirman Central Business District (SCBD) terkait proses pencalonan Abraham sebagai calon wapres pada pemilu presiden 2014.
Hasto bahkan memperagakan kedatangan Abraham dengan menggunakan masker dan topi sehingga tidak dikenali masyarakat.
Deputi Pencegahan KPK Johan Budi meminta agar Hasto datang ke KPK untuk menunjukkan bukti-bukti tersebut.
"Sangat elok kalau Hasto sampaikan itu kepada KPK sehingga KPK kemudian bisa meneliti, mengevaluasi informasi itu, apakah mengandung kebenaran atau tidak. Jika mengandung kebenaran maka ada langkah-langkah yaitu bentuk Komite Etik," ungkap Johan pada 5 Februari.
Abraham Samad juga dilaporkan oleh Direktur Eksekutif KPK Watch M Yusuf Sahide karena dinilai melanggar pasal 36 dan pasal 64 Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang KPK. Yusuf mengungkapkan artikel Rumah Kaca Abraham Samad yang ditulis Sawito Kartowibowo di laman Kompasiana pada 17 Januari 2015 itu sebagai landasan pelaporan kepada Bareskrim Polri.
Atas pelaporan tersebut, Bareskrim Polri telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik).
Jakarta (B2B) - The Indonesian rulling party politician, Hasto Kristiyanto as Democratic Party of Struggle (PDIP) Acting Secretary General here on Monday, visited the Anti-graft Body, known as the KPK office to clarify his allegation that KPK Chairman, Abraham Samad had met several politicians.
"I come to meet the KPKs invitation. This is not a summon but an invitation to clarify my statements that I had given when I was invited to meet the members of the House of Representatives (DPR) Commission III on February 4, 2015," he affirmed.
Conversing with journalists shortly after arriving at the KPK building, he revealed that he had brought a bundle of credible documents substantiating his statements on Abraham Samads meetings with several PDIP and National Democrat (Nasdem) politicians prior to the presidential election.
Hasto was of the viewpoint that the documents he brought would pave way for the formation of the KPK ethics committee to evaluate Abraham Samads alleged meetings with the PDIP and Nasdem politicians.
"My visit is not aimed at weakening the KPK but at strengthening the anti-graft body by considering its heavy-duty role to combat corruption crimes. One of the KPK commissioners has allegedly violated the KPKs code of ethics," he reported.
Prior to his meeting with the Houses Commission III members, Hasto had briefed the journalists in a press conference on January 22, 2015, that Abraham Samad had conducted a series of meetings with PDIP and Nasdem politicians, including the one at the Capital Residence apartment, Jakarta.
The meetings were held to discuss about the nomination process of Abraham Samad as the vice presidential candidate for Joko Widodo, he stated, adding that Abraham Samad attended meetings veiled in a mask to conceal his face and a cap, so that the people would not easily recognize him.
Hasto divulged details about the meetings after the KPK commissioners named Commissioner General Budi Gunawan, the sole candidate for the Indonesian police chiefs post, a suspect in a corruption case on January 13, 2015.
The KPK investigators accused Budi Gunawan of receiving bribes through a suspicious transaction when he headed the Police Headquarters Career Planning Bureau during the 2003-2006 period and held other posts in the police.
Amid the conflict, certain elements in the society filed reports about the alleged wrongdoings of four KPK commissioners, including Abraham Samad and Bambang Widjojanto, to the police.
However, the only KPK commissioner who has, so far, been named a suspect by the police is Bambang Widjojanto.
In response to this ongoing conflict, Indonesian President Joko Widodo recently revealed that he would solve the issues arising due to the cancellation of Commissioner General Budi Gunawans inauguration as the police chief this week.
