Golkar Didapati ICW yang Terbanyak Terapkan `Politik Uang` Saat Kampanye
ICW: Golkar Committed the Largest Number of Money Politics
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Partai Golongan Karya (Golkar) menurut hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama jaringannya di 15 provinsi menunjukkan bahwa Partai Golkar paling banyak melakukan praktik politik uang selama kampanye.
"Partai Golkar melakukan 23 pelanggaran politik uang berdasarkan pemantauan awal kami," kata peneliti bidang korupsi politik ICW Abdullah Dahlan kepada pers di Jakarta, Minggu.
Partai Amanat Nasional (PAN), lanjut dia, menempati peringkat kedua yaitu dengan 19 pelanggarandi susul Partai Demokrat dengan 17 kasus, PDI Perjuangan dengan 13 kasus, dan Partai Persatuan Pembangunan dengan 12 kasus.
"Semua partai politik nasional melakukan pelanggaran politik uang," ujarnya.
Abdullah mengatakan pelaku politik uang dan penyalahgunaan jabatan serta fasilitas negara selama kampanye kebanyakan calon legislatif (96 kasus).
Selain itu, menurut laporan ICW, politik uang dilakukan oleh tim sukses (49 kasus), aparat pemerintah (16 kasus), serta partai dan tim kampanye (tiga kasus).
"Sistem proporsional terbuka membuat aktor pelaku politik uang bukan dari instrumen partai namun kandidat dan tim suksesnya," kata Abdullah.
Abdullah menambahkan, daerah yang tercatat punya kasus politik uang paling banyak yakni Provinsi Riau (32 kasus), Sumatera Utara (18 kasus), Banten (16 kasus), Sulawesi Utara (14 kasus), dan Jawa Barat (12 kasus).
Jakarta (B2B) - Indonesian Corruption Watch (ICW) stated Golkar party committed the largest number of money politics during the political campaigns ahead of the legislative election on April 9.
"Golkar was recorded to commit money politics in 23 cases during the week long campaign ending on Saturday," an ICW analyst Abdullah Dahlan told reporters here on Sunday.
The second largest number of money politic was committed by the National Mandate Party (PAN) with 19 cases, followed by the ruling Democratic Party with 17 cases, Indonesian Democratic Party of Struggle 13 cases, and the United Development Party 12 cases, he said.
Abdullah said all political parties committed money politics , which is not allowed by the election regulation.
The largest number of illegal practices were committed by legislative candidates altogether with cases including money politics, abuses of power and illegal use of state facilities.
The second largest number of 49 cases were committed by success teams , followed by government officials with 16 cases, political parties and campaign teams with 3 cases.
Under an open system, candidates and success teams are more likely to commit money politics, but it would be difficult for political parties , Abdullah said.
Most of the cases were committed in Riau 32 cases, North Sumatra 18 cases, Banten 16 cases, North Sulawesi 14 cases, and West Java 12 cases.
