SESEORANG dapat dipenjara karena mengritik anggota DPR berdasarkan revisi undang-undang baru yang mulai berlaku Kamis (15/3), dan pengamat politik menuding hal itu sebagai kemunduran besar demokrasi di Indonesia.

Revisi UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD yang telah diberi nomor sebagai UU No 2/2018 yang disebut UU MD3 disetujui oleh 560 anggota DPR bulan lalu dan berlaku resmi kemarin, namun Presiden RI Joko  Widodo menolak menandatangani UU kontroversial tersebut.

Presiden Jokowi tidak memiliki hak untuk menolak UU MD3, meskipun bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

UU MD3 dituding membuka jalan bagi anggota parlemen untuk mengajukan tuntutan hukum kepada siapa pun yang "tidak menghormati parlemen atau anggotanya" namun tidak menetapkan persyaratan minimum atau maksimum penjara.

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di seluruh dunia setelah India dan Amerika Serikat (AS).

Banyak pihak menentang UU MD3 karena berpotensi menjebloskan ke penjara para penentangnya di masa depan, kata pengamat.

"Bagaimana hukum dapat menentukan seseorang tidak hormat pada DPR?" kata Koodinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang.

"Ini tidak dijelaskan dengan jelas dan bisa ditafsirkan secara longgar asalkan sesuai dengan kepentingan legislatif untuk membungkam kritik."

Ratusan pemrotes melakukan demonstrasi di luar gedung MK di Jakarta pada Kamis, yang menyerukan agar mencabut undang-undang tersebut.

Juru bicara MK mengatakan telah menerima tiga petisi yang mengajukan judicial review atas UU MD3, namun diperlukan waktu berbulan-bulan sebelum membuat sebuah keputusan.

Setiap tindak investigasi seorang anggota parlemen harus disetujui oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di bawah undang-undang baru, yang dapat menghentikan penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa pengamat mengatakan undang-undang baru tersebut akan mengkriminalisasi kritik terhadap korupsi endemik dan kinerja buruk parlemen.

Sedikitnya delapan anggota parlemen telah ditangkap karena korupsi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk mantan Ketua DPR Setya Novanto yang diadili karena terlibat kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP).

Ada kekhawatiran tentang kebebasan berbicara dan hak asasi manusia selama pemerintahan Jokowi.

Indonesia mendorong untuk mengurangi seks gay dan pra-nikah sebagai bagian dari perombakan hukum pidana sweeping, sementara pemerintah telah menggunakan undang-undang Internet sweeping untuk menangkap orang-orang yang dituduh memfitnah presiden dan pejabat tinggi lainnya secara online.

Tahun lalu, pemerintah mengeluarkan sebuah keputusan yang mengizinkan negara tersebut untuk melarang kelompok yang menentang ideologi kenegaraannya.

Jokowi telah meminta pengedar narkoba untuk ditembak jika mereka menolak ditangkap sebagai upaya Indonesia memerangi perdagangan narkoba seperti dikutip AFP yang dilansir MailOnline.